Menlu Iran Serukan Pengembalian Ketenangan Irak

Menteri Luar Negeri Iran, Manouchehr Mottaki, menyeru negara-negara tetangga Irak, membantu upaya mengembalikan keamanan, stabilitas dan ketenangan di negeri yang dikoyak perang tersebut.

Dalam sebuah pertemuan negara-negara tetangga Irak, dia mengatakan, seluruh pihak harus bekerja sama untuk membangun kembali Irak.

Merujuk pada prioritas utama yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Nouri al-Maliki selama tahun 2008 untuk menyelesaikan permasalahan Irak, dia meminta semua pihak mengerahkan seluruh upayanya untuk membantu pelaksanaan program-program itu, terutama negara-negara tetangga Irak.

Perlu untuk menyumbangkan lebih banyak bantuan berdasarkan situasi saat ini di negeri Irak, katanya.

Mottaki juga menyuarakan keprihatinannya atas berlanjutnya kehadiran kekuatan asing di Irak yang melindungi kelompok-kelompok teroris yang mengincar stabilitas dan keamanan negara.

Iran percaya bahwa bangsa Irak sebaiknya mengurus urusan mereka sendiri, tegas Mottaki.

Iran percaya bahwa tentara asing dan para penguasa adalah sebab utama kegelisahan dan krisis di negara itu, menurut Mottaki.

Iran secara keras juga menyuarakan dukungannya bagi program politik dan keamanan Maliki dan percaya jika penyusunan tenggat waktu untuk penarikan pasukan asing dari Irak sebagai suatu upaya yang sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan negara itu, kata Mottaki.

Menurut Mottaki, pembangunan persatuan dan pelaksanaan perundingan berkelanjutan di antara kelompok-kelompok politik Irak akan memainkan peran penting dalam menjaga identitas Irak sebagai negara Arab dan Islam.

Iran menyeru, penerapan keputusan-keputusan yang dibuat dalam pertemuan negara-negara tetangga Irak dalam rangka untuk mengembalikan stabilitas dan keamanan di Irak, kata Mottaki.

“Kami percaya, pembukaan kembali misi politik dari negara-negara tetangga Irak akan sangat efektif untuk mengembalikan stabilitas dan keamanan di Irak,”

Untuk menyelesaikan masalah Irak, kerja sama kolektif dari semua negara diperlukan, kata Mottaki.

Iran siap memperluas hubungannya dengan Irak dan akan bahu-membahu dengan bangsa Irak.

Kebijakan yang salah dari pasukan asing akan menyebarkan terorisme di Irak dan akan membahayakan keamanan negara-negara tetangga Irak.

 

Fraksi PPP Prihatin Penangkapan Anggotanya oleh KPK

Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan prihatin atas kasus penangkapan terhadap salah satu anggotanya berinisial AN oleh KPK pada hari Rabu (9/4) di Jakarta karena diduga terlibat kasus suap.

“Kami prihatin atas kejadian ini dan kami pun akan mendukung KPK untuk bekerja profesional dalam menjalankan tugasnya,” kata Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Saefudin menjawab pertanyaan pers sesaat sebelum mengikuti rapat paripurna DPR di Jakarta, Rabu.

Dikatakannya, KPK juga tidak boleh diintervensi pihak mana pun dan lembaga tersebut harus tetap memperhatikan azas praduga tidak bersalah.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Fraksi PPP Suharso Monoarfa yang mengungkapkan bahwa dirinya juga merasa terpukul atas kejadian tersebut.

Monoarfa membenarkan rekannya sesama anggota FPPP, berinisial AN, yang duduk sebagai anggota Komisi IV DPR , telah tertangkap tangan dalam kasus dugaan suap oleh KPK, namun belum jelas dalam kasus apa.

Selain sebagai anggota DPR , maka AN, yang beristerikan penyanyi dangdut terkenal itu juga merupakan Ketua DPW PPP Provinsi Jambi.

Monoarfa mengakui bahwa dirinya belum tahu persis kasus apa yang melibatkan kader PPP tersebut terlibat suap.

“Terus Terang kita juga belum tahu persoalannya dan saya coba menghubungi yang bersangkutan tetapi tidak diangkat karena telepon itu sudah dipegang KPK,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut pasti memberikan pengaruh pada fraksi maupun partai.

Sementara itu, mengenai sanksi yang akan diberikan kepada AN, Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefudin menegaskan bahwa sanksi tersebut baru diberikan FPPP jika sudah jelas kesalahannya.

“Sekarang ini belum jelas dan kita masih menunggu perkembangan proses hukum. Tapi yang jelas kita mendukung upaya KPK ini,” katanya.

Lima Orang

Sebelumnya, KPK pada Rabu pagi menangkap lima orang di hotel Ritz Carlton, Jakarta, karena diduga melakukan tindak pidana suap.

Informasi yang diterima kalangan wartawan di KPK menyebutkan, salah satu dari lima orang tersebut adalah anggota DPR . Kemudian dua orang diidentifikasi sebagai seorang sekretaris daerah dan orang kepercayaannya.

Sementara itu, dua orang yang lain adalah wanita, yang salah satunya diduga Pekerja Seks Komersial (PSK).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono membenarkan penangkapan tersebut. Namun, dia tidak memberikan keterangan lebih rinci.

“Tadi pagi,” kata Haryono singkat tentang waktu penangkapan.

Sementara itu, hubungan telepon ke pimpinan KPK lainnya tidak terjawab. Sedangkan Juru bicara KPK Johan Budi mengaku “belum mengetahui” detail tentang hal itu.

“Nanti saya cek dulu,” katanya ketika dihubungi wartawan.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.